Laporan keuangan sudah rapi, tetapi akta RUPS tahun buku 2025 belum juga dibuat? Kalau iya, batas pelaporan RUPS tahunan perlu segera kamu cek. Masa penyampaian laporan tahunan periode 2025 memang diperpanjang sampai paling lambat 31 Desember 2026, tetapi PT yang melewati akhir Oktober tanpa melapor tetap bisa mendapat teguran tertulis.
Artikel ini merangkum tiga hal: tenggat yang berlaku, jadwal sanksinya, dan langkah yang bisa kamu lakukan kalau sudah terlambat.
Apa Itu Batas Pelaporan RUPS Tahunan?
RUPS tahunan adalah rapat pemegang saham untuk membahas dan menyetujui laporan tahunan perseroan. Sejak Permenkum 49/2025 berlaku, persetujuan itu tidak berhenti di buku rapat. Hasilnya harus dimuat dalam akta notaris, lalu disampaikan ke Menteri Hukum melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).
Jadi ada dua tenggat yang berbeda:
- 6 bulan untuk RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (UU 40/2007 Pasal 78 ayat 2). Untuk tahun buku 31 Desember 2025, batasnya 30 Juni 2026.
- 30 hari untuk pelaporan ke SABH. Direksi melalui notaris menyampaikan persetujuan paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani (Permenkum 49/2025 Pasal 16 ayat 3). Yang dihitung adalah hari kalender, bukan hari kerja (Pasal 1 angka 10).
Kewajiban ini berlaku untuk PT persekutuan modal, yaitu PT dengan dua pemegang saham atau lebih.
Jadwal Sanksi Laporan Tahunan Periode 2025
Lewat pengumuman di akun resminya pada 27 Oktober 2026, Ditjen AHU memperpanjang masa penyampaian laporan tahunan periode 2025 sampai Desember 2026. Batas maksimalnya 31 Desember 2026, sedangkan masa transisi sebelumnya berakhir 31 Oktober 2026.
Perpanjangan ini bukan berarti bebas sanksi sampai akhir tahun. Sanksinya berjenjang: lewat akhir Oktober masuk tahap teguran tertulis, lewat 31 Desember masuk tahap pemblokiran. Jadwal lengkapnya:
- 31 Oktober 2026: masa transisi awal berakhir. PT yang belum melapor setelah tanggal ini bisa mendapat teguran tertulis.
- 1 November 2026: batas 30 hari penyampaian akta persetujuan mulai diberlakukan.
- 1–31 Desember 2026: teguran tertulis dilaksanakan bagi PT yang belum memenuhi kewajiban periode 2025.
- 31 Desember 2026: batas maksimal penyampaian laporan tahunan periode 2025 sekaligus hari terakhir tarif PNBP Rp0.
- Mulai 2 Januari 2027: pemblokiran akses SABH mulai diberlakukan bagi PT yang masih belum memenuhi kewajiban.
- 2 Januari–30 Juni 2027: masa penyampaian laporan tahunan periode 2026.
PT yang didirikan pada 2026, atau yang tahun buku 2026-nya belum selesai, melapor pada periode berikutnya.
Baca juga: Jadwal Sanksi Laporan Tahunan PT 2026: Teguran Desember, Blokir SABH Mulai 2 Januari 2027
Apa Sanksi Jika Terlambat Melapor?
Permenkum 49/2025 Pasal 17 mengatur dua sanksi administratif. Aturan ini tidak mencantumkan denda atau pidana untuk keterlambatan tersebut. Konsekuensi biayanya berupa tarif PNBP, yang baru terasa setelah 31 Desember 2026 karena tarif Rp0 berakhir dan pembukaan blokir dikenai tarif tersendiri.
1. Teguran Tertulis
Ini tahap untuk PT yang melewati akhir Oktober 2026 tanpa melapor, dan pelaksanaannya dijadwalkan 1–31 Desember 2026. Teguran dikirim melalui notifikasi SABH dan/atau surat elektronik (Pasal 18 ayat 1). Karena itu, pastikan email perseroan yang terdaftar masih aktif dan rutin dibuka.
2. Pemblokiran Akses SABH
Jika kewajiban belum dipenuhi dalam 30 hari sejak notifikasi teguran, akses perseroan di SABH ditutup (Pasal 18 ayat 2–3). Dampaknya terasa saat PT perlu mengurus perubahan data seperti pengurus atau anggaran dasar yang diproses lewat sistem itu.
Tahap ini berlaku untuk PT yang sampai 31 Desember 2026 belum melapor, dan tanggal 2 Januari 2027 adalah awal berlakunya pemblokiran. Artinya, tidak semua PT tersebut otomatis diblokir pada hari itu, karena hitungan 30 hari mengikuti tanggal notifikasi teguran masing-masing.
Lalu bagaimana kalau RUPS-nya sendiri yang terlambat? Menurut ulasan Hukumonline, UU PT tidak mengatur sanksi khusus untuk keterlambatan itu, tetapi direksi tetap wajib menyelenggarakannya.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Sudah Terlambat?
Mulailah dari posisi PT kamu saat ini:
- Belum RUPS: siapkan laporan tahunan, lalu segera adakan RUPS dan buat akta persetujuannya di notaris.
- Sudah RUPS, belum ada akta: minta notaris memuat persetujuan RUPS dalam akta.
- Akta sudah ditandatangani: segera sampaikan lewat SABH bersama notaris, dan catat tanggal batas 30 harinya. Untuk akta yang ditandatangani sebelum 1 November 2026, belum ada penjelasan rinci yang kami temukan, jadi sebaiknya jangan ditunda.
- Sudah menerima teguran: catat tanggal notifikasinya, lalu penuhi kewajiban sebelum 30 hari berakhir.
- Sudah diblokir: ajukan permohonan pembukaan blokir ke Direktur Jenderal AHU lewat SABH dengan mengisi formulir serta mengunggah akta dan laporan tahunan (Pasal 19).
Dokumen yang diunggah ke SABH ada dua: akta notaris persetujuan dan laporan tahunan (Pasal 16 ayat 5).
Batas maksimalnya 31 Desember 2026, tetapi target paling aman adalah selesai sebelum 1 Desember 2026, saat pelaksanaan teguran dimulai. Kalau butuh bantuan menyiapkan prosesnya, tim kami bisa membantu lewat layanan Pelaporan SABH atau chat WhatsApp 0821-2222-327.
Biaya Lapor Tepat Waktu vs Setelah Diblokir, Apa Bedanya?
Pelaporan dan pembukaan blokir punya tarif PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang berbeda. Tarif Rp0 hanya berlaku untuk pemberitahuan, belum termasuk biaya notaris dan penyusunan laporan.
| Aspek | PT wajib audit | PT tidak wajib audit |
|---|---|---|
| Pemberitahuan, 1 Agustus–31 Desember 2026 | Rp0 | Rp0 |
| Pemberitahuan, tarif normal | Rp500.000 | Rp250.000 |
| Pembukaan blokir | Rp2.000.000 | Rp1.000.000 |
Tarif normal dan pembukaan blokir mengacu pada PP 30/2026, sebagaimana diberitakan Kontan. Tarif Rp0 berasal dari Permenkum 13/2026. Sampai artikel ini ditulis, kami belum menemukan pengumuman bahwa tarif Rp0 berlanjut setelah 31 Desember 2026.
FAQ Seputar Batas Pelaporan RUPS Tahunan
Kapan batas RUPS tahunan untuk tahun buku 2026?
Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026, RUPS tahunan paling lambat 30 Juni 2027. Masa penyampaian ke SABH yang diumumkan Ditjen AHU juga berakhir 30 Juni 2027, jadi sebaiknya RUPS dan akta dijadwalkan lebih awal.
Apakah batas 30 hari dihitung dari tanggal RUPS?
Tidak. Batas ini dihitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani, dan yang dipakai adalah hari kalender.
Apakah PT Perorangan juga wajib melapor dengan cara ini?
PT Perorangan punya aturan sendiri. Laporan keuangannya diisi lewat formulir di SABH paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi, dengan sanksi yang berbeda (Permenkum 49/2025 Pasal 27–28).
Apakah PT yang baru berdiri tahun 2026 sudah harus melapor?
Menurut pengumuman Ditjen AHU, PT yang didirikan pada 2026 melapor pada periode berikutnya. Kalau kamu sedang merencanakan PT baru, kewajiban tahunan ini perlu masuk hitungan sejak pendirian PT.
Dasar Hukum
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 78, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 6/2023
- Permenkum 49/2025 Pasal 1 angka 10, Pasal 16–20, dan Pasal 27–28
- PP 30/2026 tentang tarif PNBP Kementerian Hukum
- Permenkum 13/2026 tentang tarif Rp0 pemberitahuan persetujuan laporan tahunan
- Pengumuman Ditjen AHU, 27 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan DDTCNews
Artikel ini adalah edukasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.
Urus Pelaporan RUPS Tahunan dengan Lebih Tenang bersama Bantu Legalitas
Intinya, RUPS tahunan punya batas 6 bulan, akta persetujuannya punya batas 30 hari, dan laporan periode 2025 paling lambat masuk 31 Desember 2026. Lewat akhir Oktober, PT bisa mendapat teguran tertulis. Lewat 31 Desember, giliran pemblokiran SABH dan tarif PNBP normal. Makin cepat kamu tahu posisi PT saat ini, makin mudah langkah berikutnya disusun.
Mau cek apa yang masih kurang? Chat WhatsApp 0821-2222-327 dengan kata kunci RUPS, atau lihat layanan Pelaporan SABH kami.
Butuh bantuan mengurusnya?
Tim Bantu Legalitas siap membantu dari konsultasi sampai dokumen terbit. Konsultasi awal gratis.
Tim Bantu Legalitas, bagian dari grup Bantu Pengusaha yang mendampingi UMKM dalam urusan legalitas dan perpajakan.
